cerita ini hanyalah sebuah tulisan yang di ambil dari sebuah pengalaman dan untuk memenuhi tugas sofkill apa bila ada kesamaa dengan nama atau tempat mohon di maklumi.
Nama ku nata, aku seorang anak laki laki berusia 17 tahun. Aku masih duduk di bangku sma saat ini. Hari ini banyak yang kulalui tapi ada satu moment yang begitu melekat di otakku. Seperti biasa, setiap sabtu aku datang ke sekolah untuk absen dan bertemu teman-teman sekedar bertanya kabar, setelah itu aku ada liqo bersama lima orang temanku, tentunya perempuan. Semua berjalan seperti biasa namun hari ini kami memutuskan untuk buka puasa bersama. Setelah berunding kami memutuskan berbuka di rumah salah seorang teman kami, Susan. Ba'da ashar kami berangkat ke rumah Susan dengan naik angkutan umum. Rumahnya tak begitu jauh, hanya sekali naik angkot. Kami sampai di rumah Susan sekitar pukul 16.45. Kami disambut kedua orang tuanya dengan sangat ramah. Rumahnya sederhana namun terasa nyaman bagi kami. Sambil menunggu magrib kami ngobrol kesana-kemari, berbagi cerita mencurahkan isi hati hingga tak terasa adzan magrib berkumandang. Alhamdulillah puasa kami hari ini selesai. Setelah berbuka kami shalat magrib berjamaah. Selesai shalat, aku keluar sekedar menghirup udara segar namun angin bertiup kencang malam ini, langit pun tak perlihatkan kerlip bintang. Pukul 18.36 kami memutuskan untuk pulang. Aku pulang naik angkutan umum bersama salah seorang sahabatku, Kumala. Kami berpisah di daerah pangkalan jati, gerimis mulai turun saat aku sampai di daerah kalimalang. Aku berharap agar sampai di rumah sebelum hujan lebat turun dan semoga teman-temanku sudah sampai. Doaku belum terkabul karena saat aku turun angkot hujan turun dengan derasnya, aku pun berteduh di halte. Di halte inilah kisah di massa sma ku.
sekian sepenggalan cerita dari pengalamanku,untuk tugas dari bu dosen.apa bila ada kesalahan dalam tulisan atau penyampaian mohon di maklumi,wassalamu alaikum.
Sabtu, 10 Maret 2012
analysis swot
SWOT adalah singkatan dari Strenghths (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman). Ini adalah teknik untuk menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi secara sistematis posisi organisasi; caranya berhubungan dengan lingkungan eksternal dan masalah serta peluang yang dihadapi. Tujuan analisis SWOT adalah untuk memisahkan masalah pokok dan memudahkan pendekatan strategis.
Contoh dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:
Bapak X adalah seorang pengusaha di bidang jasa angkutan di wilayah Yogyakarta. Usaha yang telah digeluti sejak 10 tahun silam telah berkembang pesat. Dari semula hanya memiliki 1 armada truk saja, saat ini Bapak X telah memiliki 25 armada. Mulai dari jenis L300, truk engkel, sampai fuso. Usaha angkutan yang berada di bawah bendera "Auto 207" ini dikenal dengan jasa layanan kepada konsumen yang sangat bagus.
mengingat usahanya yang berkembang pesat, Bapak X berniat untuk membuka usaha baru yang berhubungan dengan dunia transportasi, yaitu Usaha Angkutan Travel jurusan Yogyakarta - Semarang. Untuk merealisasikan idenya tersebut, Bapak X menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:
# Strengness / kekuatan
Pengalaman selama 10 tahun di bidang jasa angkut yang juga merupakan bagian dari bisnis transportasi bisa menjadi kekuatan bagi Bapak X untuk memulai usaha travelnya. Selain itu, Bapak X juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pihak dealer dan bank karena selama ini track record usaha jasa angkut Bapak X yang menghasilkan cash flow yang sangat baik sehingga pihak bank dan dealer tentu akan memberi kepercayaan kepada Bapak X untuk melakukan pembelian armada travelnya dengan cara kredit.
# Weakness / kelemahan
Menguasai bisnis di bidang jasa angkut belum tentu bisa menguasai juga bisnis di bidang travel. Walaupun sama-sama dalam bidang transportasi namun dalam bisnis travel lebih dominan dalam pemberian jasa/service kepada penumpang. Selain itu, rute yang dipilih Yogya - Semarang pp merupakan rute "gemuk" dimana pada rute tersebut sudah terdapat beberapa pengusaha travel yang bermain di dalamnya. Sehingga harga tiket serta kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat sensitif
# Opportunities/peluang
Karena rutenya termasuk rute yang "gemuk", peluang untuk bermain di bisnis travel dengan rute Yogyakarta-Semarang pp masih tetap terbuka. Tinggal menentukan akan bermain di segmentasi pasar yang mana. Bisa bermain di kelas mahasiswa dimana ini termasuk pangsa pasar yang sangat sensitif dengan harga atau bermain di kelas eksekutif dimana faktor pelayanan dan exclusivitas menjadi hal yang sangat sensitif.
# Threats/ancaman
Banyaknya pengusaha travel yang telah bermain di rute ini merupakan ancaman bagi Bapak X, terlebih para pengusaha tersebut juga telah berlomba-lomba memberikan service yang bagus untuk para pelanggannya, seperti layanan antar jemput, armada yang baru, harga tiket yang murah, pemberian snack & minuman selama perjalanan, dll. Selain itu, Bapak X juga harus bisa mempertahankan kualitas karyawannya mulai dari sopir, ticketting, administrasi, dan lain-lain sehingga tidak akan menciptakan citra yang buruk bagi usaha travel Bapak X
sumber_http://carapedia.com/analysis_swot_pengertian_nya_info713.html
Contoh dari analisis SWOT adalah sebagai berikut:
Bapak X adalah seorang pengusaha di bidang jasa angkutan di wilayah Yogyakarta. Usaha yang telah digeluti sejak 10 tahun silam telah berkembang pesat. Dari semula hanya memiliki 1 armada truk saja, saat ini Bapak X telah memiliki 25 armada. Mulai dari jenis L300, truk engkel, sampai fuso. Usaha angkutan yang berada di bawah bendera "Auto 207" ini dikenal dengan jasa layanan kepada konsumen yang sangat bagus.
mengingat usahanya yang berkembang pesat, Bapak X berniat untuk membuka usaha baru yang berhubungan dengan dunia transportasi, yaitu Usaha Angkutan Travel jurusan Yogyakarta - Semarang. Untuk merealisasikan idenya tersebut, Bapak X menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:
# Strengness / kekuatan
Pengalaman selama 10 tahun di bidang jasa angkut yang juga merupakan bagian dari bisnis transportasi bisa menjadi kekuatan bagi Bapak X untuk memulai usaha travelnya. Selain itu, Bapak X juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pihak dealer dan bank karena selama ini track record usaha jasa angkut Bapak X yang menghasilkan cash flow yang sangat baik sehingga pihak bank dan dealer tentu akan memberi kepercayaan kepada Bapak X untuk melakukan pembelian armada travelnya dengan cara kredit.
# Weakness / kelemahan
Menguasai bisnis di bidang jasa angkut belum tentu bisa menguasai juga bisnis di bidang travel. Walaupun sama-sama dalam bidang transportasi namun dalam bisnis travel lebih dominan dalam pemberian jasa/service kepada penumpang. Selain itu, rute yang dipilih Yogya - Semarang pp merupakan rute "gemuk" dimana pada rute tersebut sudah terdapat beberapa pengusaha travel yang bermain di dalamnya. Sehingga harga tiket serta kualitas pelayanan menjadi hal yang sangat sensitif
# Opportunities/peluang
Karena rutenya termasuk rute yang "gemuk", peluang untuk bermain di bisnis travel dengan rute Yogyakarta-Semarang pp masih tetap terbuka. Tinggal menentukan akan bermain di segmentasi pasar yang mana. Bisa bermain di kelas mahasiswa dimana ini termasuk pangsa pasar yang sangat sensitif dengan harga atau bermain di kelas eksekutif dimana faktor pelayanan dan exclusivitas menjadi hal yang sangat sensitif.
# Threats/ancaman
Banyaknya pengusaha travel yang telah bermain di rute ini merupakan ancaman bagi Bapak X, terlebih para pengusaha tersebut juga telah berlomba-lomba memberikan service yang bagus untuk para pelanggannya, seperti layanan antar jemput, armada yang baru, harga tiket yang murah, pemberian snack & minuman selama perjalanan, dll. Selain itu, Bapak X juga harus bisa mempertahankan kualitas karyawannya mulai dari sopir, ticketting, administrasi, dan lain-lain sehingga tidak akan menciptakan citra yang buruk bagi usaha travel Bapak X
sumber_http://carapedia.com/analysis_swot_pengertian_nya_info713.html
pelanggaran ham(hak asasi manusia)
Konflik dan kekerasan yang terjadi di Kepulauan Maluku sekarang telah berusia 2 tahun 5 bulan; untuk Maluku Utara 80% relatif aman, Maluku Tenggara 100% aman dan relatif stabil, sementara di kawasan Maluku Tengah (Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram dan Buru) sampai saat ini masih belum aman dan khusus untuk Kota Ambon sangat sulit diprediksikan, beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang telah terjadi aksi kekerasan lagi dengan modus yang baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah – daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa).
Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota.
Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.
Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat Sipil dicabut.
Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini.
Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.
Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa – penguasa ekonomi baru pasca konflik.
Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO).
Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak berfungsi.
Belum ada media informasi yang dianggap independent oleh kedua pihak, yang diberitakan oleh media cetak masih dominan berita untuk kepentingan kawasannya (sesuai lokasi media), ada media yang selama ini melakukan banyak provokasi tidak pernah ditindak oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah (radio yang selama ini digunakan oleh Laskar Jihad (radio SPMM/Suara Pembaruan Muslim Maluku).
3. PELANGGARAN HAM ATAS NAMA AGAMA
Kita memiliki banyak sejarah gelap agamawi, entah itu dari kalangan gereja Protestan maupun gereja Katolik, entah dari aliran lainnya. Bahwa kadang justru dengan simbol agamawi, kita melupakan kasih, yaitu kasih yang menjadi ‘atribut’ Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal ini dicatat dalam buku sejarah dan beberapa kali kisah-kisah tentang kekejaman gereja difilmkan. Salah satu contohnya dalam film The Scarlet Letter, film tentang hyprocricy Gereja Potestan yang ‘menghakimi’ seorang pezinah dan kelompok-kelompok yang dianggap bidat, adalagi filmThe Magdalene Sisters, juga film A Song for A Raggy Boy, The Headman, “The Name of the Rose” , dan masih banyak lainnya. Kini, telah hadir film yang lumayan baru, yang diproduksi oleh Saul Zaentz dan disutradarai oleh Milos Forman, dua nama ini cukup memberi jaminan bahwa film yang dibuat mereka selalu bagus yaitu film GOYA’s GOST.
Mungkin saja film GOYA’s GOST ini akan membuat ‘marah’ sebagian kelompok, namun apa yang dikemukakan oleh Zaentz dan Forman, sebagaimana kekejaman “Inkuisisi” telah tercatat dalam sejarah hitam Gereja. Kisah-kisah kekejamannya juga terekam dalam lukisan-lukisan karya Seniman Spanyol Francisco Goya (1746–1828 ), yang menjadi tokoh sentral dari film GOYA’s GOST ini.
Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama apapun. Atas nama ‘agama yang suci’ mereka melakukan ‘pelecehan yang tidak suci’ kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok ‘Al-Qaeda’. Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai ‘polisi dunia’ sering memakai ‘isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda’ untuk melancarkan macam-macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-negara lain yang disinyalir ‘ada terorisnya’. Namun kehadiran pasukan AS dan sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun pasukan mereka babak-belur dalam ‘perang-kota’, ini mengingatkan kembali sejarah buruk, dimana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam. Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya, Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam posisi yang sulit : menuruti tuntutan dalam negeri ataukah menuruti tuan Bush.
Memang kita akui banyak kebrutalan yang dilakukan oleh para teroris kalangan Islam Fundamentalis, contoh Bom Bali dan sejenisnya di seluruh dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan Presiden Amerika Serikat, George Bush adalah juga seorang ‘Fundamenalis’ dalam ‘Agama’ yang dianutnya, karena gaya Bush yang sering ‘secara implisit’ terbaca dimana ia menempakan dirinya sebagai penganut Kristiani yang memerangi terorisme dari para teroris Muslim Fundamentalis. Tentu saja apa-apa yang mengandung “fundamentalis” entah itu Islam/ Kristen/ agama yang lain, bermakna tidak baik.
Sebelumnya, ditengah-tengah ‘isu anti terorisme (Islam)’, sutradara Inggris, Ridley Scott memproduksi film The Kingdom of Heaven, barangkali bisa juga digunakan untuk menyindir Presiden Bush yang sering menggunakan kata“crusades” dalam pidatonya. Film The Kingdom of Heaven adalah sebuah ‘otokritik’ bagi Kekristenan, dan sajian ‘ironisme’ dari ajaran Kristus yang penuh kasih. Bahwa perang Salib yang telah terjadi selama 4 abad itu bukanlah suatu kesaksian yang baik, tetapi lebih merupakan sejarah hitam.
Dibawah ini review dari sebuah film, tentang kejahatan dibawah payung Agama, bukan berniat melecehkan suatu Agama/ Aliran tertentu, melainkan sebagai perenungan apakah perlakuan seseorang melawan/menindas orang lain yang tidak ‘seagama’ itu tujuannya membela Allah? membela tradisi? membela doktrin, ataukah membela diri sendiri?
4. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM
Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.
Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares.
Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan.
Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
5. Kontroversi G30S
Di antara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.
Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1 Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah kasus ini selesai,” jelasnya. Persoalan muncul ketika KKR mencoba menyesaikan pembantaian yang terjadi pasca G30S.
Asvi menjelaskan, begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua surat kabar terbit –kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha. Dengan begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.
Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai simbol kebejatan moral. Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.
Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar antara 78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.
Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana. ”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya, ”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo empat tahun.
Cribb menambahkan, ada empat faktor yang menyulut pembantaian masal itu. Pertama, budaya amuk massa, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik antara golongan komunis dengan para pemuka agama islam yang sudah berlangsung sejak 1960-an. Ketiga, militer yang diduga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi media yang menyebabkan masyarakat geram.
Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur. Berita tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.
Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada 1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.
Menurut Cribb, dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah datangnya kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan. ”Atau militer setidaknya memberi contoh,” ujarnya. Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, masih kata Cribb, untuk menciptakan kerumitan permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam penghancuran komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian.
Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.
Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup.
Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah itu yang kita lakukan.”
Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita. “saya pernah mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965. Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit persalinan dan langsung dibunuh.”
Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun, keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya. Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib.
Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari masalahnya, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.
sumber_http://www.akujagoan.com/2011/02/contoh-contoh-pelanggaran-ham-di.html
Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai jam 20.00, suasana kota sampai saat ini masih tegang, juga masih terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota.
Akibat konflik/kekerasan ini tercatat 8000 orang tewas, sekitar 4000 orang luka – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah hancur serta terdapat 692.000 jiwa sebagai korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.
Masyarakat kini semakin tidak percaya dengan dengan upaya – upaya penyelesaian konflik yang dilakukan karena ketidak-seriusan dan tidak konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat Sipil dicabut.
Banyak orang sudah putus asa, bingung dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah dengan ketidak-jelasan proses penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi saat ini.
Komunikasi sosial masyarakat tidak jalan dengan baik, sehingga perasaan saling curiga antar kawasan terus ada dan selalu bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang menginginkan konmflik jalan terus. Perkembangan situasi dan kondisis yang terakhir tidak ada pihak yang menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehingga masyrakat mencari jawaban sendiri dan membuat antisipasi sendiri.
Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi 2 (Islam dan Kristen), masyarakat dalam melakukan aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal ini terlihat pada aktifitas ekonomi seperti pasar sekarang dikenal dengan sebutan pasar kaget yaitu pasar yang muncul mendadak di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan riil masyarakat; transportasi menggunakan jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas; serta jalur – jalur distribusi barang ini biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen tetapi sejak 1 bulan lalu sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa – penguasa ekonomi baru pasca konflik.
Pendidikan sangat sulit didapat oleh anak – anak korban langsung/tidak langsung dari konflik karena banyak diantara mereka sudah sulit untuk mengakses sekolah, masih dalam keadaan trauma, program Pendidikan Alternatif Maluku sangat tidak membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak (beban belajar bertambah) selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO).
Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses pelayanan kesehatan, dokter dan obat – obatan tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan harus diperoleh dengan harga yang mahal; puskesmas yang ada banyak yang tidak berfungsi.
Belum ada media informasi yang dianggap independent oleh kedua pihak, yang diberitakan oleh media cetak masih dominan berita untuk kepentingan kawasannya (sesuai lokasi media), ada media yang selama ini melakukan banyak provokasi tidak pernah ditindak oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah (radio yang selama ini digunakan oleh Laskar Jihad (radio SPMM/Suara Pembaruan Muslim Maluku).
3. PELANGGARAN HAM ATAS NAMA AGAMA
Kita memiliki banyak sejarah gelap agamawi, entah itu dari kalangan gereja Protestan maupun gereja Katolik, entah dari aliran lainnya. Bahwa kadang justru dengan simbol agamawi, kita melupakan kasih, yaitu kasih yang menjadi ‘atribut’ Tuhan kita Yesus Kristus. Hal-hal ini dicatat dalam buku sejarah dan beberapa kali kisah-kisah tentang kekejaman gereja difilmkan. Salah satu contohnya dalam film The Scarlet Letter, film tentang hyprocricy Gereja Potestan yang ‘menghakimi’ seorang pezinah dan kelompok-kelompok yang dianggap bidat, adalagi filmThe Magdalene Sisters, juga film A Song for A Raggy Boy, The Headman, “The Name of the Rose” , dan masih banyak lainnya. Kini, telah hadir film yang lumayan baru, yang diproduksi oleh Saul Zaentz dan disutradarai oleh Milos Forman, dua nama ini cukup memberi jaminan bahwa film yang dibuat mereka selalu bagus yaitu film GOYA’s GOST.
Mungkin saja film GOYA’s GOST ini akan membuat ‘marah’ sebagian kelompok, namun apa yang dikemukakan oleh Zaentz dan Forman, sebagaimana kekejaman “Inkuisisi” telah tercatat dalam sejarah hitam Gereja. Kisah-kisah kekejamannya juga terekam dalam lukisan-lukisan karya Seniman Spanyol Francisco Goya (1746–1828 ), yang menjadi tokoh sentral dari film GOYA’s GOST ini.
Kita telah mengenal banyak sekelompok manusia dengan atribut agama, berlindung dalam lembaga agama, mereka justru melakukan kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) entah itu Kristen, Islam atau agama apapun. Atas nama ‘agama yang suci’ mereka melakukan ‘pelecehan yang tidak suci’ kepada sesamanya manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini kita disuguhi sajian-sajian berita akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar hak asasi manusia, misalnya kelompok Al-Qaeda dan sejenisnya menteror dengan bom, dan olehnya mungkin sebagian dari kita telah prejudice menempatkan orang-orang Muslim di sekitar kita sama jahatnya dengan kelompok ‘Al-Qaeda’. Di sisi lain Amerika Serikat (AS) sebagai ‘polisi dunia’ sering memakai ‘isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda’ untuk melancarkan macam-macam agendanya. Invasi AS ke Iraq, penyerangan ke Afganistan dan negara-negara lain yang disinyalir ‘ada terorisnya’. Namun kehadiran pasukan AS dan sekutunya di Iraq tidak berdampak baik, mungkin pada awalnya terlihat AS dengan sejatanya yang super-canggih menguasai Iraq dalam sekejap, namun pasukan mereka babak-belur dalam ‘perang-kota’, ini mengingatkan kembali sejarah buruk, dimana mereka juga kalah dalam perang gerilya di Vietnam. Kegagalan pasukan AS mendapat kecaman dari dalam negeri, bahkan sekutunya, Inggris misalnya. Tekanan-tekanan ini membuat PM Inggris Tony Blair memilih mengakhiri karirnya sebelum waktunya baru-baru ini. Karena ia berada dalam posisi yang sulit : menuruti tuntutan dalam negeri ataukah menuruti tuan Bush.
Memang kita akui banyak kebrutalan yang dilakukan oleh para teroris kalangan Islam Fundamentalis, contoh Bom Bali dan sejenisnya di seluruh dunia. Tapi tidak menutup kemungkinan Presiden Amerika Serikat, George Bush adalah juga seorang ‘Fundamenalis’ dalam ‘Agama’ yang dianutnya, karena gaya Bush yang sering ‘secara implisit’ terbaca dimana ia menempakan dirinya sebagai penganut Kristiani yang memerangi terorisme dari para teroris Muslim Fundamentalis. Tentu saja apa-apa yang mengandung “fundamentalis” entah itu Islam/ Kristen/ agama yang lain, bermakna tidak baik.
Sebelumnya, ditengah-tengah ‘isu anti terorisme (Islam)’, sutradara Inggris, Ridley Scott memproduksi film The Kingdom of Heaven, barangkali bisa juga digunakan untuk menyindir Presiden Bush yang sering menggunakan kata“crusades” dalam pidatonya. Film The Kingdom of Heaven adalah sebuah ‘otokritik’ bagi Kekristenan, dan sajian ‘ironisme’ dari ajaran Kristus yang penuh kasih. Bahwa perang Salib yang telah terjadi selama 4 abad itu bukanlah suatu kesaksian yang baik, tetapi lebih merupakan sejarah hitam.
Dibawah ini review dari sebuah film, tentang kejahatan dibawah payung Agama, bukan berniat melecehkan suatu Agama/ Aliran tertentu, melainkan sebagai perenungan apakah perlakuan seseorang melawan/menindas orang lain yang tidak ‘seagama’ itu tujuannya membela Allah? membela tradisi? membela doktrin, ataukah membela diri sendiri?
4. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM
Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ad hoc di Jakarta atas dakwaan pelanggaran HAM berat di Timtim dan dijatuhi vonis 3 tahun penjara. Sebuah keputusan majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim tersebut benar-benar berdasarkan rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan suatu keputusan politik yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari kambing hitam atau tumbal politik. Beberapa hal yang dapat disimak dari keputusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut ini.
Pertama, vonis hakim terhadap terdakwa Abilio sangat meragukan karena dalam Undang-Undang (UU) No 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 37 (untuk dakwaan primer) disebutkan bahwa pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya adalah 10 tahun sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman minimalnya juga 10 tahun, sama dengan tuntutan jaksa. Padahal Majelis Hakim yang diketuai Marni Emmy Mustafa menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dengan denda Rp 5.000 kepada terdakwa Abilio Soares.
Bagi orang yang awam dalam bidang hukum, dapat diartikan bahwa hakim ragu-ragu dalam mengeluarkan keputusannya. Sebab alternatifnya adalah apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat hukumannya minimal 10 tahun dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan.
Kedua, publik dapat merasakan suatu perlakuan “diskriminatif” dengan keputusan terhadap terdakwa Abilio tersebut karena terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat Timtim dari anggota TNI dan Polri divonis bebas oleh hakim. Komentar atas itu justru datang dari Jose Ramos Horta, yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan dihukum di Indonesia yang mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya bukan fair atau tidaknya keputusan tersebut. Saya hanya khawatir rakyat Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
5. Kontroversi G30S
Di antara kasus-kasus pelanggaran berat HAM, perkara seputar peristiwa G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema bisa muncul dengan terlibatnya KKR untuk memangani kasus pembersihan para aktivis PKI.
Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat, kalau pembantaian sebelum 1 Oktober 1965 yang memakan banyak korban dari pihak Islam, karena pelakunya sama-sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah kasus ini selesai,” jelasnya. Persoalan muncul ketika KKR mencoba menyesaikan pembantaian yang terjadi pasca G30S.
Asvi menjelaskan, begitu Soeharto pada 1 Oktober 1965 berhasil menguasai keadaan, sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang semua surat kabar terbit –kecuali Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha. Dengan begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.
Berita yang terbit oleh kedua koran itu kemudian direkayasa untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai simbol kebejatan moral. Informasi itu kemudian diserap oleh koran-koran lain yang baru boleh terbit 6 Oktober 1965.
Percobaan kudeta 1 Oktober, kemudian diikuti pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian pada 1965/1966 itu tidak mudah diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) jumlah korban berkisar antara 78.000 sampai dua juta jiwa, atau rata-rata 432.590 orang.
Cribb mengatakan, pembantaian itu dilakukan dengan cara sederhana. ”Mereka menggunakan alat pisau atau golok,” urai Cribb. Tidak ada kamar gas seperti Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa ke tempat jauh sebelum dibantai. Biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, menurutnya, ”Kejadian itu biasanya malam.” Proses pembunuhan berlangsung cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo empat tahun.
Cribb menambahkan, ada empat faktor yang menyulut pembantaian masal itu. Pertama, budaya amuk massa, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik antara golongan komunis dengan para pemuka agama islam yang sudah berlangsung sejak 1960-an. Ketiga, militer yang diduga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi media yang menyebabkan masyarakat geram.
Peran media militer, koran AB dan Berita Yudha, juga sangat krusial. Media inilah yang semula menyebarkan berita sadis tentang Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal, menurut Cribb, berdasarkan visum, seperti diungkap Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena popor senjata atau terbentur dinding tembok sumur. Berita tentang kekejaman Gerwani itu memicu kemarahan massa.
Karena itu, Asvi mengingatkan bahwa peristiwa pembunuhan massal pada 1965/66 perlu dipisahkan antara konflik antar masyarakat dengan kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar masyarakat, meski memakan banyak korban bisa diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.
Menurut Cribb, dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah datangnya kesatuan elit militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan. ”Atau militer setidaknya memberi contoh,” ujarnya. Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, masih kata Cribb, untuk menciptakan kerumitan permasalahan. Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam penghancuran komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian.
Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri Peristiwa 1965: Sebuah Tinjauan Ulang Sejarah”, secara tegas menyimpulkan agar dalam memandang peristiwa G30S harus dibedakan antara peristiwa 1 Oktober dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang dikatakan tiada taranya dalam sejarah modern Indonesia, bahkan mungkin dunia, sampai hari ini.
Peritiwa inilah, simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang yang pernah disaksikan banyak orang dan masih menjadi memoar kolektif sebagian mereka yang masih hidup.
Hardoyo, seorang mantan anggota DPRGR/MPRS dari Fraksi Golongan Karya Muda, satu ide dengan hasil pertemuan Belgia. ”Biar adil mestinya langkah itu yang kita lakukan.”
Mantan tahanan politik 1966-1979 ini kemudian bercerita. “saya pernah mewawancarai seorang putera dari sepasang suami-isteri guru SD di sebuah kota di Jawa Tengah. Sang ayah yang anggota PGRI itu dibunuh awal November 1965. Sang ibu yang masih hamil tua sembilan bulan dibiarkan melahirkan putera terakhirnya, dan tiga hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit persalinan dan langsung dibunuh.”
Menurut pengakuan sang putera yang pada 1965 berusia 14 tahun, keluarga dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim pengakuan bahwa mereka itu terpaksa melakukan pembunuhan karena diperintah atasannya. Sedangkan Ormas tertentu yang menggeroyok dan menangkap orang tuanya mengatakan bahwa mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak merekalah yang akan dibunuh. Pimpinannya itu kemudian mengakui bahwa mereka hanya meneruskan perintah yang berwajib.
Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah Anda menyimpan dendam?” Sang anak menjawab, ”Semula Ya.” Tapi setelah kami mempelajari masalahnya, dendam saya hilang. ”Mereka hanyalah pelaksana yang sebenarnya tak tahu menahu masalahnya.” Mereka, tambah Hardoyo, juga bagian dari korban sejarah dalam berbagai bentuk dan sisinya.
sumber_http://www.akujagoan.com/2011/02/contoh-contoh-pelanggaran-ham-di.html
Reformasi Birokrasi di Indonesia
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.
Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.
Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif. Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.
Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).
sumber_http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/04/reformasi-birokrasi-di-indonesia/
Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itu cita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan dan pertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakan efesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yang seimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertai tata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.
Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran startegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan terbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif. Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur dengan masyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarah pada penerapan pelayanan prima.
Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjang jalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya, dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yang cukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasi birokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI. Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).
sumber_http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/04/reformasi-birokrasi-di-indonesia/
efek kenaikan bbm
Kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM baru akan dimulai 1 April mendatang. Tapi dampaknya sudah terasa sekarang. Harga-harga berbagai kebutuhan pokok naik. Padahal belum disetujui DPR. Demikian informasi yang dirangkum SCTV, Kamis (8/3).
Pemerintah memang mau tak mau mengusulkan kenaikan harga BBM. Sebab jika tidak biaya subsidi bakal melonjak menjadi Rp 191 triliun tahun ini. Perubahan harga ini dipicu harga minyak mentah yang mencapai US$ 118 dollar per barrel. Kalau ada kenaikan BBM pasti itu pilihan terakhir, pilihan yang pahit. Persoalannya adalah sekarang bagaimana agar masyarakat yang terkena dampak itu kita lindungi buruh, petani, nelayan, masyarakat rentan, UMKM," tutur Menko Perekonomian Hatta Radjasa [baca: Hatta: Kenaikan BBM Pilihan Akhir].
Menyikapi situasi ini pemerintah menyatakan memiliki program untuk menekan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin. Kompensasi ini nantinya akan berupa bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 150 ribu per keluarga. Dana dibagikan untuk 18 setengah juta keluarga miskin dengan anggaran Rp 25,6 triliun.
Kedua berupa tambahan subsidi beras miskin selama dua bulan. Anggarannya sebesar Rp 5,3 triliun. Ketiga subsidi berupa penambahan jumlah beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin dengan anggaran Rp 3,4 triliun. Kemudian keempat subsidi bagi angkutan umum massal seperti kapal penumpang, kereta api, serta bus umum sebesar Rp 5 triliun.
Pengamat Ekonomi Didik J. Rachbini menilai bengkaknya subsidi BBM saat ini adalah buah dari lemahnya peran negara menentukan alokasi anggaran. "Karena salah kaprah dalam kebijakan BBM yang ragu-ragu atau momentumnya hilang. Dan salah kaprah APBN-nya menjadi hancur dan tidak mempunyai kapasitas untuk membangun infrastruktur," jelas Didik.(AIS)
sumber_http://berita.liputan6.com/read/381018/efek-kenaikan-bbm-harga-harga-mulai-naik
Pemerintah memang mau tak mau mengusulkan kenaikan harga BBM. Sebab jika tidak biaya subsidi bakal melonjak menjadi Rp 191 triliun tahun ini. Perubahan harga ini dipicu harga minyak mentah yang mencapai US$ 118 dollar per barrel. Kalau ada kenaikan BBM pasti itu pilihan terakhir, pilihan yang pahit. Persoalannya adalah sekarang bagaimana agar masyarakat yang terkena dampak itu kita lindungi buruh, petani, nelayan, masyarakat rentan, UMKM," tutur Menko Perekonomian Hatta Radjasa [baca: Hatta: Kenaikan BBM Pilihan Akhir].
Menyikapi situasi ini pemerintah menyatakan memiliki program untuk menekan dampak kenaikan harga BBM terhadap masyarakat miskin. Kompensasi ini nantinya akan berupa bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 150 ribu per keluarga. Dana dibagikan untuk 18 setengah juta keluarga miskin dengan anggaran Rp 25,6 triliun.
Kedua berupa tambahan subsidi beras miskin selama dua bulan. Anggarannya sebesar Rp 5,3 triliun. Ketiga subsidi berupa penambahan jumlah beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin dengan anggaran Rp 3,4 triliun. Kemudian keempat subsidi bagi angkutan umum massal seperti kapal penumpang, kereta api, serta bus umum sebesar Rp 5 triliun.
Pengamat Ekonomi Didik J. Rachbini menilai bengkaknya subsidi BBM saat ini adalah buah dari lemahnya peran negara menentukan alokasi anggaran. "Karena salah kaprah dalam kebijakan BBM yang ragu-ragu atau momentumnya hilang. Dan salah kaprah APBN-nya menjadi hancur dan tidak mempunyai kapasitas untuk membangun infrastruktur," jelas Didik.(AIS)
sumber_http://berita.liputan6.com/read/381018/efek-kenaikan-bbm-harga-harga-mulai-naik
Jumat, 09 Maret 2012
kemajuan teknologi indinesia
Tiga negara, yaitu Amerika, Inggris, dan Indonesia berlomba-lomba menentukan siapa diantara
mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi
canggih dengan meneliti keadaan tanah negaranya masing-masing untuk melihat siapa yang
terhebat di masa yang lalu.
Disepakati penelitian dimulai dari Amerika trus Inggris & terakhir Indonesia.
Di Amerika, stl penggalian sudah mencapai 1000 meter maka ditemukan kabel tembaga, maka
Team Amerika dengan banggannya menyimpulkan
bahwa 1500 tahun yang lalu telah dibangun jalur telepon dengan memakai tembaga di Amerika.
Di Inggris, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 1000 m tidak ditemukan kabel
tembaga, tetapi setelah mencapai kedalaman 1500 m ditemukan serpihan kaca maka Team
Inggris tersebut dengan bangganya menyimpulkan bahwa 2500 tahun yang lalu telah dibangun
jalur komunikasi dengan memakai Fiber Optik di Inggris
Dan terakhir di Indonesia, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 500 m dan 1000 m
sampai seterusnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dgn sangat bangganya, maka Team Indonesia
menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu komunikasi di sini telah menggunakan wireles.
sumber_http://www.ocehan.com/showthread.php/1334-Kemajuan-teknologi-indonesia
mereka yang lebih dulu menggunakan teknologi
canggih dengan meneliti keadaan tanah negaranya masing-masing untuk melihat siapa yang
terhebat di masa yang lalu.
Disepakati penelitian dimulai dari Amerika trus Inggris & terakhir Indonesia.
Di Amerika, stl penggalian sudah mencapai 1000 meter maka ditemukan kabel tembaga, maka
Team Amerika dengan banggannya menyimpulkan
bahwa 1500 tahun yang lalu telah dibangun jalur telepon dengan memakai tembaga di Amerika.
Di Inggris, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 1000 m tidak ditemukan kabel
tembaga, tetapi setelah mencapai kedalaman 1500 m ditemukan serpihan kaca maka Team
Inggris tersebut dengan bangganya menyimpulkan bahwa 2500 tahun yang lalu telah dibangun
jalur komunikasi dengan memakai Fiber Optik di Inggris
Dan terakhir di Indonesia, setelah penggalian sudah mencapai kedalaman 500 m dan 1000 m
sampai seterusnya tidak ditemukan apa-apa, lalu dgn sangat bangganya, maka Team Indonesia
menyimpulkan bahwa 5000 tahun yang lalu komunikasi di sini telah menggunakan wireles.
sumber_http://www.ocehan.com/showthread.php/1334-Kemajuan-teknologi-indonesia
PKS Kesampingkan Partai Golkar
Dipecundangi koalisi ”Benteng Bersatu” yang dimotori Partai Golkar pada Pemilukada Kabupaten Tangerang 2008 lalu, tidak membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tangerang kapok. Pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tangerang 2013 ini, PKS juga berencana mengusung Calon Bupati (Cabup) Tangerang dari kader internalnya sendiri.
Dengan mengusung kandidat sendiri, dengan tegas PKS menyatakan tidak berniat berkoalisi dengan Partai Golkar. ”Apa berkoalisi dengan Partai Golkar? Kami pikir-pikir dulu deh,” ujar Wishnu Yudhamukti, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin. Pria yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang ini mengatakan, PKS sudah menyiapkan kader internal untuk Cabup.
Kandidat itu berasal dari pengurus DPW PKS Provinis Banten. Kader internal ini berdasar hasil survei, merupakan kandidat yang popularitas, elektabilitasnya paling tinggi dari kader PKS lain yang telah di survey ke masyarakat. Untuk diketahui, pada Pemilukada 2008 lalu, PKS berbeda haluan politik dengan Partai Golkar. Saat itu, PKS berkoalisi dengan PBR serta beberapa partai gurem mengusung Jajuli Juwaeni-Airin Rachmi Diany yang harus kalah dari pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.
Saat itu Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP, PPP dan PAN. Tapi, diakhir pemerintahan Ismet, PDIP-PPP dan PAN hengkang dari koalisi ”Benteng Bersatu”. Alasannya, tiga partai itu merasa tidak diacuhkan walau mendudukkan Ismet Iskandar sebagai Bupati Tangerang. ”Kami sudah punya calon. Jadi niatan untuk menampilkan calon bupati dari kader sudah bulat,” cetusnya juga.
Meski ngotot tidak mau berkoalisi dengan Partai Golkar, tapi partai lain sudah dijajaki untuk koalisi. Bahkan pembicaraan koalisi sudah intens dilakukan dengan PDIP, Partai Demokrat, PPP dan partai lainnya. Koalisi itu dijajaki mengingat PKS hanya memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang. Padahal, untuk mengusung kandidat cabup dibutuhkan 7 kursi.
Jadi, PKS membutuhka tambahan 3 kursi lagi. ”Saat ini kami menjajaki koalisi dengan partai yang beroposisi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Itu juga yang membuat kami agak berfikir enggan berkoalisi dengan Partai Golkar yang merupakan partai pengusung bupati,” ungkap dia juga. Alasannya, banyak masyarakat yang kecewa dengan pembangungan Kabupaten Tangerang yang berjalan lamban. Seperti infrastruktur jalan masih banyak yang masih rusak di wilayah tersebut.
Ditambah juga soal lemahnya pengawasan terhadap PAD (pendapatan asli daerah, Red) dari sektor pajak dan distribusi. Salah satunya yang dikritisi PKS yakni PAD yang didapat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang yang jauh dari harapan. Contohnya, pada 2011 lalu dishub ditarget PAD hanya Rp 100 juta dari pajak dan retribusi tapi hanya mampu menyetorkan uang ke kas daerah Rp 30 juta.
”Ini yang kami lihat lemahnya pemerintahan daerah (pemda, Red). Kami tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi pada kepemimpinan berikutinya,” ungkapnya lagi. Keengganan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, dijawab Bendahara DPD II Partai Golkar Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah bagian dari politis. Dalam artian, semua masih dapat berubah.
Apalagi Partai Golkar belum menentukan sikap terkait Pemilukada Kabupaten Tangerang. Meski kakaknya Ahmed Zaki Iskandar masuk bursa pencalonan di Partai Golkar. Saat ini, poster berisi foto wajah anak sulung Bupati Ismet Iskandar yang juga anggota DPR RI asal Partai Golkar itu betebaran di seantero Kabupaten Tangerang. Seperti di area sekitar Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang.
Bahkan, poster itu dipaku di beberapa pohon penghijauan yang baru ditanam. ”Partai Golkar belum menentukan sikap resmi terkait Pemilukada Kabupaten Tangerang. Jadi apapun masih bisa berubah. Termasuk rencana koalisi yang terus dijajaki dengan partai lain,” ungkap juga anak bungsu Bupati Ismet Iskandar itu saat ditemui INDOPOS di Kecamatan Jayanti beberapa hari lalu
sumber_http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/71-jakarta-raya-reviews/22451-pks-kesampingkan-partai-golkar.html
Dengan mengusung kandidat sendiri, dengan tegas PKS menyatakan tidak berniat berkoalisi dengan Partai Golkar. ”Apa berkoalisi dengan Partai Golkar? Kami pikir-pikir dulu deh,” ujar Wishnu Yudhamukti, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, kemarin. Pria yang juga anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang ini mengatakan, PKS sudah menyiapkan kader internal untuk Cabup.
Kandidat itu berasal dari pengurus DPW PKS Provinis Banten. Kader internal ini berdasar hasil survei, merupakan kandidat yang popularitas, elektabilitasnya paling tinggi dari kader PKS lain yang telah di survey ke masyarakat. Untuk diketahui, pada Pemilukada 2008 lalu, PKS berbeda haluan politik dengan Partai Golkar. Saat itu, PKS berkoalisi dengan PBR serta beberapa partai gurem mengusung Jajuli Juwaeni-Airin Rachmi Diany yang harus kalah dari pasangan Ismet Iskandar-Rano Karno.
Saat itu Partai Golkar berkoalisi dengan PDIP, PPP dan PAN. Tapi, diakhir pemerintahan Ismet, PDIP-PPP dan PAN hengkang dari koalisi ”Benteng Bersatu”. Alasannya, tiga partai itu merasa tidak diacuhkan walau mendudukkan Ismet Iskandar sebagai Bupati Tangerang. ”Kami sudah punya calon. Jadi niatan untuk menampilkan calon bupati dari kader sudah bulat,” cetusnya juga.
Meski ngotot tidak mau berkoalisi dengan Partai Golkar, tapi partai lain sudah dijajaki untuk koalisi. Bahkan pembicaraan koalisi sudah intens dilakukan dengan PDIP, Partai Demokrat, PPP dan partai lainnya. Koalisi itu dijajaki mengingat PKS hanya memiliki 4 kursi di DPRD Kabupaten Tangerang. Padahal, untuk mengusung kandidat cabup dibutuhkan 7 kursi.
Jadi, PKS membutuhka tambahan 3 kursi lagi. ”Saat ini kami menjajaki koalisi dengan partai yang beroposisi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Itu juga yang membuat kami agak berfikir enggan berkoalisi dengan Partai Golkar yang merupakan partai pengusung bupati,” ungkap dia juga. Alasannya, banyak masyarakat yang kecewa dengan pembangungan Kabupaten Tangerang yang berjalan lamban. Seperti infrastruktur jalan masih banyak yang masih rusak di wilayah tersebut.
Ditambah juga soal lemahnya pengawasan terhadap PAD (pendapatan asli daerah, Red) dari sektor pajak dan distribusi. Salah satunya yang dikritisi PKS yakni PAD yang didapat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang yang jauh dari harapan. Contohnya, pada 2011 lalu dishub ditarget PAD hanya Rp 100 juta dari pajak dan retribusi tapi hanya mampu menyetorkan uang ke kas daerah Rp 30 juta.
”Ini yang kami lihat lemahnya pemerintahan daerah (pemda, Red). Kami tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi lagi pada kepemimpinan berikutinya,” ungkapnya lagi. Keengganan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, dijawab Bendahara DPD II Partai Golkar Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah bagian dari politis. Dalam artian, semua masih dapat berubah.
Apalagi Partai Golkar belum menentukan sikap terkait Pemilukada Kabupaten Tangerang. Meski kakaknya Ahmed Zaki Iskandar masuk bursa pencalonan di Partai Golkar. Saat ini, poster berisi foto wajah anak sulung Bupati Ismet Iskandar yang juga anggota DPR RI asal Partai Golkar itu betebaran di seantero Kabupaten Tangerang. Seperti di area sekitar Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Tangerang.
Bahkan, poster itu dipaku di beberapa pohon penghijauan yang baru ditanam. ”Partai Golkar belum menentukan sikap resmi terkait Pemilukada Kabupaten Tangerang. Jadi apapun masih bisa berubah. Termasuk rencana koalisi yang terus dijajaki dengan partai lain,” ungkap juga anak bungsu Bupati Ismet Iskandar itu saat ditemui INDOPOS di Kecamatan Jayanti beberapa hari lalu
sumber_http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-jakarta-raya/71-jakarta-raya-reviews/22451-pks-kesampingkan-partai-golkar.html
Langganan:
Postingan (Atom)